NEWS POLEWALI– Pelabuhan Rakyat Luwuk di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kembali dipadati penumpang yang memanfaatkan jalur laut untuk mudik Idulfitri 1447 Hijriah. Lonjakan penumpang yang signifikan ini justru menyingkap kondisi fasilitas pelabuhan yang dinilai warga masih jauh dari layak. Selain itu, sejumlah infrastruktur pendukung seperti dermaga, toilet umum, dan ruang tunggu terlihat dalam kondisi memprihatinkan. Warga yang menggunakan pelabuhan ini mengungkapkan keluhan atas minimnya fasilitas yang tersedia di tengah tingginya arus penumpang. Kondisi ini mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki sarana dan prasarana pelabuhan rakyat tersebut.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean panjang penumpang yang membawa barang bawaan memadati area dermaga sejak pagi hari. Tidak tersedianya tempat duduk yang memadai memaksa banyak calon penumpang duduk beralaskan lantai yang kotor. Kondisi toilet umum yang tidak terawat juga menjadi keluhan utama warga yang terpaksa menggunakan fasilitas seadanya. Petugas pelabuhan yang berjaga mengakui bahwa kapasitas pelabuhan memang belum mampu menampung lonjakan penumpang pada musim mudik. Situasi ini memperlihatkan bahwa kepadatan pelabuhan rakyat Luwuk setiap tahun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas fasilitas yang sepadan.
Fasilitas Dermaga Rusak dan Ruang Tunggu Tidak Memadai
Sejumlah bagian dermaga Pelabuhan Rakyat Luwuk menampakkan kerusakan fisik yang cukup parah dan butuh penanganan segera. Papan kayu pijakan yang lapuk dan pagar pengaman yang berkarat menjadi pemandangan yang kerap diabaikan oleh pihak pengelola selama bertahun-tahun. Ruang tunggu yang tersedia juga tidak mampu menampung ratusan penumpang yang berdatangan secara bersamaan saat puncak arus mudik. Atap ruang tunggu di beberapa titik bocor sehingga penumpang basah kuyup saat hujan turun di malam hari. Kondisi ini memaksa banyak penumpang berdiri di luar area ruang tunggu sambil menanggung terik matahari maupun guyuran hujan.
Warga Keluhkan Minimnya Perhatian Pemerintah Daerah
Baca Juga:Babinsa dan Warga Polewali Bersihkan Saluran Air
Warga pengguna Pelabuhan Rakyat Luwuk secara terbuka menyuarakan kekecewaan mereka atas lambatnya respons pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi pelabuhan. Seorang penumpang asal Kecamatan Luwuk Timur menyebut kondisi fasilitas pelabuhan tidak mengalami perubahan berarti dalam beberapa tahun terakhir. Warga juga mempertanyakan ke mana alokasi anggaran daerah yang seharusnya menyentuh perbaikan infrastruktur pelabuhan rakyat ini. Para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki di sekitar pelabuhan turut merasakan dampak negatif dari kondisi fasilitas yang buruk. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan dan tidak hanya hadir saat momen mudik tanpa tindak lanjut nyata setelahnya.
Dishub Banggai Akui Kekurangan dan Janjikan Perbaikan
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai mengakui bahwa kondisi Pelabuhan Rakyat Luwuk memang memerlukan perhatian serius dan perbaikan menyeluruh. Pihak Dishub menyatakan bahwa usulan anggaran perbaikan fasilitas pelabuhan sudah masuk dalam daftar prioritas pembahasan APBD perubahan tahun ini. Namun warga menilai janji perbaikan yang sama sudah berulang kali terucap tanpa realisasi yang dapat mereka rasakan secara langsung. Dishub juga berkomitmen menambah jumlah petugas pengawas arus penumpang guna mencegah penumpukan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Langkah jangka pendek berupa penambahan tenda darurat dan toilet portabel juga segera pihak Dishub siapkan untuk mengantisipasi puncak arus balik.
Desakan Perbaikan demi Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang
Pengamat transportasi mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan perbaikan Pelabuhan Rakyat Luwuk demi menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang jangka panjang. Pelabuhan rakyat bukan sekadar titik penyeberangan, melainkan urat nadi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir Kabupaten Banggai yang tidak boleh terabaikan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan juga perlu hadir memberikan dukungan anggaran apabila kemampuan fiskal daerah tidak mencukupi. Seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama merancang masterplan pengembangan pelabuhan rakyat yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Keselamatan penumpang adalah tanggung jawab bersama yang tidak boleh kalah dari kepentingan apapun.
