Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar hingga kini masih memilih bungkam terkait tuntutan audiensi dari kelompok mahasiswa dan aktivis (MBG). Sikap diam para wakil rakyat ini memicu kekecewaan mendalam, terutama saat daerah sedang menghadapi isu krusial mengenai peningkatan kasus kekerasan anak. Bahkan, upaya konfirmasi dari berbagai pihak media belum mendapatkan respons resmi dari pimpinan maupun anggota dewan yang membidangi masalah tersebut.
Ketidakjelasan sikap DPRD Polman menimbulkan spekulasi negatif mengenai komitmen mereka dalam melindungi hak-anak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, para aktivis menilai lembaga legislatif telah gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja instansi terkait dalam menangani perlindungan anak. Padahal, audiensi ini sangat penting guna merumuskan solusi konkret untuk menekan angka kekerasan yang terus meningkat secara signifikan.
Kekecewaan Kelompok Aktivis MBG
Kelompok mahasiswa merasa para wakil rakyat sengaja menghindari dialog terbuka demi menghindari tekanan publik terkait kebijakan perlindungan anak. Selain itu, mereka telah melayangkan surat permohonan audiensi secara resmi sejak beberapa pekan yang lalu. Sebab, mereka membawa data otentik mengenai lemahnya pendampingan hukum bagi korban kekerasan di tingkat pedesaan.
Akibatnya, puluhan aktivis berencana melakukan aksi massa yang lebih besar guna memaksa DPRD Polman keluar dari ruang kerjanya. Namun, hingga berita ini turun, gedung dewan masih terlihat sepi tanpa ada tanda-tanda kehadiran pimpinan yang bersedia menerima masukan warga. Selanjutnya, koordinasi antar-lembaga mahasiswa terus berjalan intensif guna memastikan suara para korban kekerasan tetap terdengar di ruang publik.
Urgensi Penanganan Kasus Kekerasan Anak
Kasus kekerasan terhadap anak di Polewali Mandar kini berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian luar biasa. Bahkan, beberapa kasus terakhir menunjukkan adanya pola kekerasan yang berulang akibat lemahnya penegakan hukum serta sanksi sosial. Oleh sebab itu, kehadiran DPRD sebagai pembuat regulasi daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperkuat payung hukum perlindungan anak.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh ruang untuk bicara dan bertindak. Oleh karena itu, diamnya DPRD adalah penghianatan terhadap amanat rakyat,” tegas salah satu koordinator lapangan MBG.
Baca juga:Massa Geruduk Rumah Terduga Pencabulan Anak di Polman, Polisi Lakukan Evakuasi
Selanjutnya, publik menuntut adanya transparansi anggaran terkait program perlindungan perempuan dan anak yang selama ini dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kemanusiaan yang sangat mendesak ini.
Tuntutan untuk Segera Melakukan Dialog
Aktivis mendesak agar DPRD segera menjadwalkan ulang pertemuan dan memberikan klarifikasi atas keterlambatan respons mereka selama ini. Sebab, setiap hari yang berlalu tanpa kebijakan yang tegas berarti membiarkan potensi korban baru terus bertambah di lapangan. Oleh karena itu, fungsi legislasi dan pengawasan harus segera aktif kembali guna memberikan rasa aman bagi seluruh keluarga di Polman.
Berikut adalah poin tuntutan utama MBG kepada DPRD Polman:
-
Kepastian Audiensi: Menuntut jadwal pasti pertemuan terbuka antara dewan, aktivis, dan dinas terkait.
-
Evaluasi Perda: Meminta peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak agar lebih efektif di lapangan.
-
Transparansi Kasus: Membuka data penanganan kasus kekerasan anak yang selama ini terkesan tertutup dari jangkauan publik.
Meskipun demikian, para mahasiswa masih memberikan kesempatan bagi DPRD untuk merespons secara baik-baik sebelum gerakan massa benar-benar tumpah ke jalan. Sebagai penutup, bungkamnya DPRD Polman hanya akan memperburuk citra lembaga tersebut di mata masyarakat Sulawesi Barat. Dengan demikian, keberanian untuk berdialog adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan rakyat serta menyelamatkan masa depan anak-anak di Polewali Mandar.
